Dari lima amar putusan MA yang ditindaklanjuti KPU adalah penundaan pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik serta Pemilihan Umum Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2009.

Selain itu, KPU menindaklanjuti amar putusan MA yang lain, yakni melakukan revisi/perubahan keputusan KPU tersebut. Revisi diupayakan KPU selama tenggang waktu 90 hari sebelum putusan MA dinyatakan berlaku demi hukum.

Dengan sikap ini, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menegaskan, selama belum ada perubahan/revisi atas keputusan KPU tersebut, semua keputusan dan ketentuan, termasuk peraturan yang dikeluarkan KPU di tingkat mana pun, tetap dinyatakan sah dan berlaku.

”Tidak ada perubahan apa-apa. Jadi yang berlaku sekarang dinyatakan tetap berlaku,” ujarnya kepada pers semalam di KPU, seusai rapat pleno KPU yang berlangsung sejak Sabtu pukul 15.00 hingga sekitar pukul 19.30.

Didampingi para komisioner KPU, Abdul Hafiz menyatakan, pleno KPU mempelajari, mengkaji, dan menelaah putusan MA No 15/2009 dari berbagai aspek, serta membahas rekaman pertemuan KPU dengan Ketua MA dan sejumlah hakim agung di MA, Rabu lalu.

Ia menyatakan KPU sangat menghormati, menghargai, dan siap melaksanakan putusan MA.

”Di samping itu juga ada beberapa putusan yang lain terkait beberapa pasal yang termuat dalam Peraturan KPU No 15/2009,” ujarnya.

Kendati demikian, Hafiz tidak menjelaskan lebih lanjut sikap KPU terhadap putusan MA yang menyatakan Peraturan KPU No 15/2009 tentang Pedoman Teknis, Penetapan, dan Pengumpulan Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 pembentukannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

”Dengan demikian, segala keputusan, segala ketentuan, termasuk peraturan Komisi Pemilihan Umum di tingkat mana pun, tetap dinyatakan sah dan berlaku sebelum ada perubahan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum,” kata Hafiz.

Menurut KPU, putusan MA tidak berlaku surut dan tenggang waktu yang diberikan untuk melakukan revisi/perubahan adalah 90 hari, terhitung putusan tersebut diterima KPU.

”Oleh karena itu, kawan-kawan di daerah bisa melakukan tindak lanjut dan eksekusi atas keputusan yang sudah diambil,” ujar Hafiz.

Terkait dengan revisi terhadap Putusan KPU Nomor 259/2009, KPU berjanji segera melakukan sinkronisasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur pembagian kursi perolehan partai politik tahap III. KPU belum melaksanakan putusan MK tersebut karena di beberapa daerah masih dilakukan pemungutan suara dan penghitungan ulang.

Sinkronisasi tersebut dilakukan KPU sambil menunggu putusan MK terkait Pasal 205 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Sementara itu, Zaenal Ma’arif, calon anggota legislatif dari Partai Demokrat yang permohonan uji materinya dikabulkan oleh MA, juga mendukung kesimpulan rapat pleno KPU. Zaenal menafsirkan bahwa rapat pleno KPU secara tegas mengatakan akan menghormati dan menghargai putusan MA.

”Saya yakin dengan statement itu KPU akan menaati putusan MA. Kita anggap bagus. Ini luar biasa,” katanya.

Sumber Berita; KOMPAS, 2 Agustus 2009

Oleh Zamaahsari A. Ramzah

“Perdabatan suatu bangsa akan menuai ajal bila tindakan generasi mudanya yang keterlaluan diperbolehkan berlanjut.”

(Louer)

PEMUDA mengukir sejarah manis dalam perjalanan panjang republik ini. Kiprahnya menjadi kompas perubahan. Sejak, sebelum dan sesudah bangsa ini merdeka, pemuda selalu aktif di dalamnya. Hampir tak ada satu pun proses perubahan politik di negeri ini yang absen dari keterlibatannya.

Lahirnya Boedi Oetomo 20 Mei 1908, sebagai spirit lahirnya pergerakan nasional untuk menentang praktik penindasan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang sekian abad lamanya dipraktikkan oleh penjajah asing terhadap bangsa pribumi, pelopornya adalah pemuda.

Pada saat itu, sekelompok pemuda yang dimotori oleh Soetomo, Guoenawan Mangoenkoesomo, dan Suryadi Suryaningrat, melakukan serangkaian pertemuan dan diskusi panjang di STOVIS untuk menyikapi secara serius nasib pribumi yang tertinggal dalam hal pendidikan, perekonomian, sosial budaya, kemiskinan dan keterbelakangan.

Hasil dari pertemuan itu, mereka bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi yang bisa menyatukan semua komponen, lintas status sosial, lintas profesi dan jabatan, serta lintas etnis. Mereka meyakini bahwa untuk merubah ketertinggalan dan keterbelakangan yang dialami bangsa pribumi itu tidak bisa disandarkan semata-mata pada belas kasihan orang lain (penjajah), tetapi oleh bangsa kita sendiri.

Sejak saat itulah, kesadaran berbangsa dan bernegara untuk menentang penjajahan asing demi menentukan nasib sendiri menatap kehidupan yang lebih baik mulai bergelora disanubari bangsa Indonesia. Bahwa pratik penindasan, kesewenang-wenangan dan ketidakadilan harus dihapuskan dari bumi pertiwi. Kedaualatan sebagai bangsa itulah yang diperjuangakan oleh Boedi Oetomo.

Sumpah Pemuda yang menjadi momentum lahirnya kesadaran tentang persatuan dan kesatuan bangsa, pelopornya adalah pemuda. Kondisi bangsa yang carut marut, persatuan yang tercerai berai akibat pendudukan dan penaajahan asing, menjadi keprihatinan sendiri bagi pemuda saat itu.

Kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan itulah yang membangkitkan semangat pemuda untuk melakukan Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kongres itu melahirkan nilai penting bagi lahirnya persatuan dan kesatuan bangsa dengan sebuah ikrar bersama: berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia dan berbahasa satu bahasa Indonesia.

Kemerdekaan republik ini yang diproklamasikan Soekarno pada 17 Agustus 1945 juga tidak lepas dari peran pemuda. Tiga hari setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Herosima dan Nagasaki dalam Perang Teluk sekaligus sebagai penanda kekalahan Jepang, pemuda menculik Soekarno di Rengasdengklok untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Peristiwa 1966 sebagai proses pergantian pucuk pimpinan nasional dari Soekarno ke Soeharto, terlepas dari kontroversi di seputar peristiwa itu, harus diakui bahwa pemuda punya andil besar. Kondisi sosial politik yang carut marut, krisis ekonomi, ancaman komunis, destabilisasi pemerintahan, menyulut gerakan-gerakan anti-Soekarno.

Peristiwa heroik 1998 yang mungkin masih kita ingat hingga kini adalah turunya Soeharto. Kepemimpinan Soeharto yang didukung penuh oleh kekuatan militer, birokrasi dan Golkar hingga berkuasa selama 32 tahhun, mampu ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa. Aktor dari gerakan reformasi itu adalah pemuda (mahasiswa).

Hampir setiap hari mahasiswa melakukan serangkain demontrasi untuk menentang Soeharto. Mereka tidak pantang menyerah meski dihalau oleh gas air mata dan tembakan militer. Hingga akhirnya empat dari mereka tewas tertembak, sebagian yang lain hilang dan luka-luka.

Peristiwa ini menjadi penting bukan saja pada aspek lengsernya Soeharto itu, tetapi pada aspek politik dan implikasi berikutnya. Rakyat yang semula hidup dalam bayang-bayang sistem represif-otoritarianisme dalam waktu singkat bisa menghirup udara segar demokrasi.

Pers yang semula dikontrol secara ketat menjadi bebas, pemilu dilangsungkan (lebih) transapran, fair, jujur dan adil. Presiden dan wakil presiden, wakil rakyat, gubernur, bupati/walikota dipilih langsung oleh rakyat. Mengemukakan pendapat di muka umum dilindungi oleh hukum. Sistem politik tidak lagi sentralistik.

Cacatan sejarah di atas lebih dari cukup untuk membuktikan betapa pemuda punya peran penting di republik ini. Boleh dibilang, pemudalah yang mengantarkan negeri ini menuju perubahan yang kini kita nikmati bersama. Mungkin karena alasan itulah mengapa Louer, mengutip sebuah naskah kuno berpendapat, perdabatan suatu bangsa akan menuai ajal bila tindakan generasi mudanya yang keterlaluan diperbolehkan berlanjut.

Hingga detik ini eksistensi pemuda masih sangat diperhitungkan. Posisinya sebagai gerakan middle class yang berbasis pada nilai dan moral, selalu dirindukan dan dinanti oleh masyarakat. Mereka tidak memiliki batasan struktur dalam mengusung idealisme, apa yang diperjuangkan murni demi kepentingan rakyat.

Di negara lain pun pemuda punya andil besar dalam proses perubahan. Penggulingan presiden Argentina, Juan Peron (1955), presiden Venezuela, Perez Jimenez (1958), presiden Pakistan, Ayub Khan (1969), presiden Iran, Reza Pahlevi (1979), presiden Philipinan, Ferdinand Marcos (1986), presiden Korea Selatan, Chun Doo Hwan (1987) adalah beberapa contoh.

Di abad modern ini, pemuda kian menunjukkan perannya. Dari yang menjadi penggerak sebuah perusahan berskala besar, menjadi pemimpin di sebuah universitas ternama, pemimpin partai politik sampai yang menjadi pemimpin puncak di suatu negara. Tidak hanya di negara lain, di Indonesia pun kiprah kepeloporan pemuda kian menunjukkan taringnya.

Sebagai contoh, Anis Baswedan menjadi rektor Universitas Paramadina dalam usia 39 tahun. Presiden Rusia Vladimir Medvedez menjadi presiden dalam usia 42 tahun. Barack Obama menjadi presiden di Amerika Serikat dalam usia 47 tahun. Obama adalah presiden pertama dari kalangan kulit putih yang dimiliki AS sejak merdeka tahun 1776.

Kemenangan Obama tidak semata-mata dilihat dari aspek penerimaan terhadap perbedaan ras dan warna kulit, karena kenyataannya hingga kini rasialisme di AS masih menguat, tetapi lebih didasarkan pada sosok Obama yang masih muda, cerdas dan menawarkan harapan perubahan dalam setiap kampanyenya.

Kemenangan Obama harus menjadi inspirasi bagi bangsa kita yang sebentar lagi akan melangsungkan pemilu. Sudah saatnya pemuda muncul atau dimunculkan sekaligus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjadi pemimpin di negeri ini.

Saat ini wacana kepemimpinan pemuda memang gencar dihembuskan seiring dengan momentum seabad Kebangkitan Nasional, delapan puluh tahun Sumpah Pemuda dan sepuluh tahun Reformasi. Namun, belum dibarengi adanya realisasi nyata atas spirit kepemimpin pemuda tersebut.

Di tengah leletnya arah perubahan, kiat carut-marutnya kondisi bangsa, tidak menentunya arah sosial politik, ancaman disintegrasi, dan ancaman krisis ekonomi global, munculnya pemimpin muda, yang visioner dan punya semangat perubahan tinggi sangat dibutuhkan.

Di akui atau tidak reformasi yang kita jalani selama sepuluh tahun ini belum berjalan seperti yang diharapkan. Harga-harga kebutuhan pokok terus naik, kemiskinan dan pengangguran makin meningkat. Para elit yang berkuasa hanya bisa mempertebal kantong pribadi, jauh dari derita rakyat. Di saat rakyat butuh diperjuangkan nasibnya, para elit kita justru merampok uang rakyat.

Fenomena ini menguat dan bahkan membudaya justru ketika negeri ini sedang berupaya menjalankan prinsip-prinsip good governance, akuntabilitas dan transaparansi publik bagi para pejabat negara. Mereka lupa bahwa tugas yang diembannya itu untuk didedikasikan pada rakyat.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme seolah tidak pernah bisa dilepaskan dari kehidupan elit. Hampir setiap hari media memberitakan tentang praktik korupsi yang dilakukan para elit. Praktif KKN ini seperti jaring laba-laba yang sulit diurai mata rantainya.

Makin genjar dan canggih teknologi yang dimiliki KPK untuk mengungkap pelaku kejahatan korupsi, makin gencar dan pandai pula para pejabat pelakukan praktik korupsi. Perbuatan abuse of power itu tidak saja dilakukan di lingkarang eksekutif, legislatif dan yudikatif, tetapi juga di lembaga-lembaga swasta, seperti BUMN dan sebagainya.

Kepemimpinan pemuda diharapkan mampu menjadi peretas kebuntuan perubahan yang dialami oleh bangsa kita. Memang belum ada jaminan bahwa kepemimpinan pemuda bisa mengatasi berbagai problem di atas. Namun, setidaknya ada starting point yang dimiliki, yakni landasan idealisme. Landasan idealisme ini yang bisa dijadikan sandaran untuk mengawal perubahan yang kita harapkan.

Karena itu pemilu 2009 adalah momentum penting bagi pemuda untuk maju dalam proses-proses politik yang demokratis, baik di legislatif maupun eksekutif. Ruang-ruang strategis itu harus diisi oleh pemuda yang visioner dan punya komitmen terhadap perubahan.

Tanggung jawab pemuda tidak hanya sebatas pada wacana perubahan semata, tetapi lebih dari itu adalah spirit untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Itu harus dibuktikan dengan peran-peran strategis yang lebih riil dalam kehidupan di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan negara adalah lebih penting dari kepentingan pribadi. Itulah semangat yang dulu pernah digelorakan oleh pemuda semasa masa perjuangan.

Kini, di tengah liberalisasi politik dan demokrasi saat ini, bukan zamannya lagi pemuda bermain di wilayah ekstra parlementer. Meski hal itu masih dibutuhkan, tetapi akan lebih efektif jika pemuda bermain di lingkaran sistem. Caranya adalah dengan berupaya merebut pos-pos penting di birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Pemuda harus mampu membalikkan maindset masyarakat yang sudah terpatri selama ini bahwa wilayah politik bukan ranah kotor, penuh polusi, saling sikut, dan menghalalkan segala cara. Wilayah politik adalah ranah yang elok, ramah bagi siapa pun, dan sangat kondusif bagi lahirnya produk-produk hukum yang berpihak pada rakyat.

Kita berharap andil pemuda yang telah digoreskan dalam titah emas lembaran sejarah bangsa ini bukan cuma sebatas romantisme, tetapi betul-betul berlanjut dalam episode sejarah berikutnya.

Zamaahsari A. Ramzah

Penulis adalah peneliti di The Nationalism Institute Jakarta

Oleh Zamaahsari A. Ramzah

Ketika terjadi Depresi Besar pada tahun 1930-an, kontraksi ekonomi dunia dan Amerika Serikat mencapai 33 persen, indek saham jatuh sebesar 80 persen, serta gangrenous di atas 20 persen dari angkatan kerja. Pada saat itu bukan saja penerapan bea masuk yang sangat luas diterapkan di berbagai negara, juga penerapan kuota dan hambatan perdagangan.

Amerika Serikat adalah negara pertama kali yang menerapkan hambatan perdagangan secara masif melalui apa yang disebut The Smoot-Hawley Tariff Act pada tahun 1930. Langkah ini diikuti oleh Kanada, Prancis, Italia, Spanyol dan Swiss. Pada tahun 1932, Inggris juga menerapkan hambatan perdagangan yang sama, yang kemudian diikuti oleh Irlandia.

Pada tahun 1937, persentase perlindungan perdagangan berupa bea masuk dan kuota serta hambatan perdagangan lainnya menjadi sangat tinggi. Di Prancis misalnya, hambatan impor itu mencapai 58 persen dari impor, Swiss sebesar 52 persen, Belanda sebesar 26 persen dan Belgia sebesar 24 persen.

Apakah krisis keuangan global saat ini berpotensi terjadinya Depresi Besar Jilid II? Yang jelas imbas dari krisis keuangan di AS telah menyebabkan penurunan ekonomi dunia hingga mencapai 10 persen, dan ini sangat mencemaskan semua pihak utamanya para pelaku ekonomi.

Indeks saham Dow Jones di Wall Street sempat berada pada level 9.822,25 atau menembus angka psikologis 10.000. Indeks Standard&Poor turun 61,68 poin atau 5,61 persen menjadi 1.829,87. Indeks gabungan Nasdaq juga tumbang 117,52 atau 6,03 persen menjadi 1.829,87.

Harga saham di semua bursa di Eropa ikut berguguran, mencapai posisi terendah dalam empat tahun ini. Indeks FTSEuro ambruk 7,4 persen menjadi 1.008,86 poin. Ini rekor penurunan terbesar dalam sejarah Eropa mengalahkan rekor penurunan 6,3 persen pada 11 September 2001 saat aksi terorisme melanda AS. Upaya Gedung Putih menyediakan dana talangan 700 miliar dollar AS tak berpengaruh.

Harian The Philadelphia Inquirer (30 september 2008) menulis, posisi AS sebagai kekuatan militer, sebagai kekuatan ekonomi dan pusat keuangan paling berpengaruh di dunia bisa terancam. Posisi dollar AS sebagai alat tukar internasional pun, menurut peneliti di Council on Foreign Relation Sebastian Mallaby, mulai ditinggalkan.

Krisis keuangan global bermula pada Juli 2007 ditandai suprime mortgage yang menjalar pada sektor perbankan dan investasi. Dua mortgage, Fannie Mae dan Freddie Mac, tumbang. Tak lama berselang giliran lembaga investasi AS, Lehman Brothers dan Merrill Lynch gulung tikar. Kerusakan makin parah ketika tiba-tiba Washington Mutual (WaMu), bank simpanan terbesa di AS, ikut bangkrut.

Hancurnya berbagai korporasi raksasa dunia itu menjadi penanda bahwa neoliberalisme yang sangat dipuja oleh penganut pasar bebas ala Reagan-Thatcherisme (mengacu pada Presiden AS Ronald Reagan dan PM Inggris Margater Thatcher) dengan janji-janji pemerataan dan kemamuran hanyalah khalayan, karena yang terjadi sesungguhnya adalah kemelaratan dan ketimpangan.

Lihatlah, lebih dari 50 persen penduduk dunia atau 2,8 miliar manusia di planet bumi hidup kurang dari US$ 2 dan 1,3 miliar manusia di bumi hidup dengan uang kurang dari US$ 1. Sedangkan seperlima penduduk bumi menikmati 80 persen dari pendapatan dunia (John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man, 2005).

Ketimpangan-ketimpangan seperti ini yang dikritik oleh pemenang hadia Nobel Ekonomi 2001, Joseph Stiglitz. Dalam bukunya Globalization nad its Discontents (2002), Stiglitz mengatakan, dunia ini tidak menjadi makmur, apa lagi adil, semata-mata karena kapitalisme yang menjelma menjadi neoliberalisme itu.

Kegagalan Bank Sentral dan Pemerintah AS

Pihak yang patut bertanggung jawab atas krisis global yang menghancurkan investasi, saham dunia serta perbankan di dunia adalah korporasi, Bank Sentral dan Pemerintah AS. Ulah merekalah yang membuat krisis keuangan global itu terjadi dan berpotensi menjadi Depresi Besar Jilid II.

Ada banyak alasan mengapa mereka bertanggung jawab. Pertama, para korporasi hanya memfokuskan diri pada keuntungan semata dengan menyedot dana dari investor lalu menyalurkannya ke perusahaan yang butuh pembiayaan.

Kedua, dibalik usaha mengeruk keuntungan itu, ada proses yang mengerikan, termasuk praktik penipuan, korupsi dan keserakahan. Salah satu contohnya adalah penerbitan surat berharga (surat utang). Surat utang itu dijual untuk mengeruk keuntungan seperti yang dilakukan oleh Lehman Brothers.

Ketika perusahan yang mendapatkan pembiayaan dari Lehman Brothers tak bisa membayar utang-utang yang jatuh tempo, korporasi terus melakukan cara supaya mengeruk keuntungan dengan menerbitkan lagi utang baru, seperti credit default swaps (CDS) dan collateralised debt obligation (CDO).

Cara kerja seperti itu tidak sehat dan dapat menghancurkan perekonomian dunia. Solusinya, perlunya pengaturan keuangan global, seperti yang dikampanyekan oleh James Gilleran (wakil Office of Thrift) dan Barney Frank (anggota DPR AS). Perlunya pengaturan itu, menurut mereka, karena lembaga keuangan telah terbawa arus bisnis dengan risiko tinggi tanpa pembatasan.

Bank Sentral dan Pemerintah AS sesungguhnya sadar betul tentang hal itu. Tiga bulan sebelum krisis keuangan global membuncah isyarat kearah itu sudah terbaca. Namun, baik Bank Sentral, Pengawas Bursa Saham AS (Security and Exchange Commission), dan Departemen Keuangan AS, tutup mata. Mereka masih meyakini pasar sebaiknya tidak diatur.

Kesalahan terfatal Bank Sentral dan Pemerintah AS ialah kurang bertindak cepat mencegah kehancuran sektor keuangan sejak dini. Dalam kasus Lehman Brothers, misalnya, Pemerintah AS tidak melakukan tindakan dan membiarkannya bangkrut karena Lehman diduga pendukung Partai Demokrat.

Bank Sentral justru ikut memperdalam terjadinya keterpurukan dengan meurunkan suku bunga pada tingkat 1 persen, ketika korporasi jorjoran mengucurkan kredit ke sektor perumahan.Lebih gila lagi, Bank Sentral AS meminjamkan dana secara langsung kepada korporasi AS sebesar Rp 777 miliar dolar AS dengan jaminan yang hanya senilai 171 miliar dollar AS.

Langkah Antisipasi

Sebagai negara dunia ketiga yang sedang berkembang, krisis keuangan global tentu juga berimplikasi pada perekonomian Indonesia. Misalnya, Indeks Saham Gabungan sempat ambruk pada level 22,17 persen. Meski kondisi ekonomi kita saat ini tidak sama dengan saat terjadinya krisis ekonomi 1997 lalu, langkah antisipasi perlu segera dilakukan.

Pertama, terus menjaga kepercayaan pasar dengan cara memfokuskan pada ketahanan sistem perbankan. Jika sistem perbankan hancur maka akan memicu krisis, seperti yang terjadi pada tahun 1997. Investasi swasta dan konsumsi rumah tangga yang selama ini menopang pertumbuhan amat mengandalkan kredit (perbankan) sebagai pembiayaan.

Kedua, menjaga daya beli masyarakat dengan cara memberikan insentif kepada sektor riil dan menyetop kenaikan suku bunga. Beruntung krisis yang terjadi di Indonesia tidak sama dengan yang terjadi di Amerika, yang merasuk ke semua sektor, pasar modal, perbankan hingga sektor riil. Di Indonesia krisis hanya terjadi di pasar modal. Krisis yang terjadi di pasar modal tidak (biasanya) muda bertransmisi ke sektor lain sebab kontribusi pasar modal dalam sistem keuangan di Indonesia amat kecil.

Ketiga, pemerintah harus yakin terhadap kemampuan sendiri untuk mengatasi ekses krisis keuangan global. Jangan sampai kasus 1997 dengan menyerahkan penyelesaikan krisis pada donator internasional berulang kembali. Cadangan devisa kita sebanyak Rp 200 triliun rupiah di perbankan masih masih cukup untuk mengantisipasi ancaman krisis yang sewaktu-waktu menerjang.

Zamaahsari A. Ramzah

Penulis adalah pengamat masalah ekonomi,

peneliti di The Nationalism Institute Jakarta

Oleh Zamaahsari A. Ramzah

            Tanggal 17 Agustus 2008 ini, kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mandiri dalam arti secara simbolis, memasuki usia yang ke-63. Perjuangan memerdekaan itu bukanlah perkara muda. Ada proses sejarah panjang yang mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaannya itu.

Selain karena faktor eksternal, yakni kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II setelah Hirosima dan Nagasaki di bom oleh Amerika Serikat tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, juga karena faktor internal, yakni perjuangan rakyat Indonesia sendiri yang tak kenal menyerah.

Dalam buku-buku sejarah dijelaskan bagaimana heroiknya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Persenjataan yang timpang dalam hal teknologi misalnya, tak menciutkan nyali rakyat Indonesia berjuang. Mereka bersama-sama maju di madan perang dengan satu tujuan, “merdeka”!

Semangat persatuan dan pantang menyerah inilah yang mengantarkan rakyat Indonesia meraih kemerdekaannya meski dihiasi darah dan air mata. Dari semangat itu pula maka lahirlah semangat kebangsaan yang kemudian kita kenal bersama dengan istilah nasionalisme.

Setelah 63 tahun merdeka apakah kedaulatan dan kemandirian dalam arti yang sesungguhnya telah tercapai? Apakah rakyat Indonesia benar-benar telah merasakan kemerdekaan itu? Dan apa makna kemerdekaan itu bagi kita sebagai bangsa dan negara?

Semua orang tentu punya tafsir sendiri atas kata merdeka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka artinya bebas dari penghambaan, berdiri sendiri; tidak terkena atau lepas dari tuntutan; tidak terikat, tidak bergantung pada orang atau pihak tertentu, atau leluasa melakukan sesuatu.

Sudahlah hal itu diraih dan dirasakan langsung ole rakyat? Jika melihat realitas yang terjadi pada rakyat Indonesia saat ini, rasanya kemerdekaan itu masih jauh dari panggang. Kemerdekaan masih sebatas simbol belum ada substansi. Setelah 653 tahun berdeka rakyat bukannya merdeka dalam arti kesejahteraan mereka makin meningkat, tetapi kemiskinan dan pengangguran yang justru makin bertambah.

Lihatlah catatan ini, angka kemiskinan mencapai lebih dari 15 persen, tingkat pengangguran ajeg sekitar 10 persen dari total populasi negeri ini, utang luar negeri mencapai kurang lebih 130 miliar dollar AS, yang komposisinya 59% utang pemerintah dan 41% utang swasta.

Di mana-mana kita menyaksikan rakyat menderita karena kemiskinan, sementara harga-harga kebutuhan pokok terus meningkat. Karena kemiskinan rakyat pun kemudian hanya mampu mengkonsumsi nasi aking sebagi alternatif tingginya harga beras.

Juga tak terhitung berapa banyak rakyat di negeri ini yang meninggal karena kelaparan, busung lapar, polio dan sebagainya. Pun begitu, betapa banyak jumlah anak-anak di negeri ini yang tak mampu bersekolah dan mendapatkan pengobatan karena tingginya biaya di dua sektor itu.

Padahal, semua paham bahwa dua sektor itu sangat fital bagi kehidupan bangsa ini kedepan. Kemajuan dan perubahan bangsa kedepan adalah sangat ditentukan oleh generasi-generasi muda yang punya kemampuan tinggi dalam bidangnya masing-masing. Dan hal itu, hanya bisa diproduksi melalui dunia pendidikan dan kesehatan.

Belum lagi konflik internal, baik horizontal maupun vertikal yang terus mewarnai perjalanan bangsa ini. Penyebabnya terkadang sepele, namun penyelesainya begitu rumit, dikarenakan ada akar sebab yang ternyata begitu akut untuk disebuhkan. Itu semua kemudian berkelindan dengan kemiskinan dan kehodohan yang melanda bangsa ini.

Dalam hal kemandirian dan kedaulatan, salah satu problem yang dihadapi bangsa ini adalah hilangnya fitrah kebangsaan yang sifatnya berskala besar, yaitu hilangnya identitas dan jati diri sebuah bangsa. Sehingga ruh sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat tidak mampu mendongkrak dirinya untuk lahir jadi bangsa yang besar, kuat dan dihargai.

Kondisi ini menyebabkan posisi bangsa Indonesia senantiasa berada dalam gunjingan dan cemoohan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang maju menilai Indonesia bangsa yang rendah dan tidak punya harga diri yang menyeret ke dalam ketidakberdayaan.

Anehnya, realitas ini seakan tak mengusik para pemimpin, elit politik, politisi dan birokrat di negeri ini tergugah kesadarannya. Mereka yang seharusnya memikirkan dan sekaligus memperjuangkan nasib rakyatnya dalam sebuah produk legislasi dan regulasi malah hanyut dalam gemerlap harta dan kekuasaan.

Mereka berduyun-duyun memperkaya diri sendiri bukan berlomba untuk membantu mengatasi beragam problem yang dihadapi rakyat tersebut. Mereka lupa bahwa hakikat kekuasaan yang mereka duduki saat ini adalah untuk membantu dan mengabdikan diri pada rakyat.

Sungguh realitas ini sama sekali jauh dari harapan dan cita-cita para founding father saat memproklamasikan kemerdekaannya. Ketika Soekarno atas nama bangsa Indonesia membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945, “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya…” jelas di sini terkandung makna filosofis yang cukup dalam.

Ada mission dan tujuan fundamental yang ingin dicapai dari teks proklamasi itu. Bukan semata-mata merdeka dari dan merebut kedaulatan dari cengkeraman penjajahan asing, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana juga memerdekakan rakyat Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan, yang selama 350 tahun lamanya rakyat hidup dalam ketidakpastian. Inilah esensi dasar dari kemerdekaan itu.

Dengan demikian, memaknai kembali kemerdekaan bukan sekedar memperingati dengan membentangkan bendera merah putih, bukan juga mengikuti beragam perlombaan agustusan, tetapi lebih dari itu adanya upaya perenungan dan refleksi kritis atas perjalanan bangsa ini selama 63 tahun.

Apa yang sudah kita perbuat dan apa yang harus kita perbuat adalah sebuah jawaban atas beragam problem yang mendera negeri ini. Dengan semangat itu, diharapkan lahir kembali semangat kebangsaan sebagai bangsa yang berdauat, mandiri dan dihormati oleh negara-negara lain di dunia.

Zamaahsari A. Ramzah

Penulis adalah Peneliti di Nationalism Institute Jakarta

Oleh: Zamaahsari A. Ramzah

            Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan 34 partai politik (parpol) yang berhak ikut pemilu 2009. Dari 34 parpol itu, 16 di antaranya partai-partai lama yang punya wakil di DPR sesuai UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan 18 lainnya dari parpol baru yang lolos verifikasi faktual di KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

            Dengan ditetapkannya 34 parpol itu, nyaris tidak ada perubahan jumlah kontestan parpol dari pemilu ke pemilu di era reformasi ini. Jumlah parpol selalu di atas angka 20. Pada pemilu 1999 parpol berjumlah 48 dan pemilu 2004 berjumlah 24 parpol.

            Banyaknya parpol yang ikut kontestasi pemilu sebetulnya cukup baik. Ini menandakan bahwa demokrasi sedang berkembang. Dan mendirikan parpol merupakan bagian dari sistem demokrasi itu sendiri. Selain itu, banyaknya parpol bisa memberikan banyak alternatif bagi rakyat untuk memilih.

            Namun, dalam dua kali pemilu yang diikuti multipartai tak banyak memberikan perubahan berarti bagi lahirnya produk-produk legislasi yang berpihak pada rakyat. Produk-produk legislasi yang dihasilkan DPR lebih berpihak kepentingan pemodal daripada rakyat.

Apalagi dalam setiap proses pembuatan produk legislasi itu dipenuhi dengan deal-deal dan kongkalikong di belakang meja dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Akhirnya, tak sedikit kader parpol yang terseret kasus hukum karena terlibat dalam praktik-praktik KKN.

            Apa yang bisa diharapkan dari 34 parpol itu? Bisakah parpol-parpol tersebut mengartikulasikan kepentingan rakyat, tempat aspirasi masyarakat diserap, ditampung, lalu diolah menjadi keputusan politik yang mengutungkan rakayat?

Secara konseptual, itu harus dijalankan karena memang menjadi dasar fundamental fungsi parpol. Sayangnya, pendirian parpol bukan diniatkan ketulusan mengabdi kepada rakyat dengan mengerahkan segala kemampuannya demi kepentingan bangsa dan negara, tetapi lebih disebabkan kepentingan materi dan jabatan.

Karenanya, untuk meloloskan partainya dalam proses administrasi dan verifikasi faktual di KPU, tak jarang parpol mempraktikkan cara-cara kotor dengan menghalalkan segala cara. Mulai merekayasan dukungan dalam bentuk kartu tanda anggota (KTA) sampai merekayasan tempat domisi atau kantor.

Dalam proses verifikasi faktual, KPU menemukan sebuah bukti yang mencengangkan kita semua, yakni alamat kantor sebuah parpol tertentu bertempat tinggal di tempat pemakaman umum. Ada juga satu rumah penduduk di tempati secara bersama-sama oleh beberapa parpol.

Temuan ini makin memperkuat persepsi yang berkembang selama ini bahwa pendirian parpol baru memang bukan untuk niat suci, tetapi niat untuk mengeruk materi dan jabatan tadi. Boleh dibilang, pendirian parpol adalah sebuah perjudian besar.

Disebut perjudian karena mendirikan parpol merupakan bagian investasi politik dan ekonomi yang membutuhkan dana cukup besar. Jika lolos dan mendapat dukungan maksimal dari rakyat parpol tersebut akan menduduki pos-pos penting dalam kekuasaan.

Saat kekuasaan itu direngkuh pintu-pintu ekonomi yang semula tertutup rapat akan terbuka selebar-lebarnya. Artinya, dana yang dikeluarkan untuk membiayai parpol akan terbayar bahkan dipastikan akan mendapatkan untung setelah berkuasa.

Mungkin karena alasan itu pula kenapa banyak orang masih yakin dan berlomba-lomba mendirikan parpol baru meski mereka sadar bahwa rakyat begitu apatis terhadap kehadiran parpol.

Inilah problem demokrasi prosedural yang kini kita jalankan. Satu sisi, rakyat gundah dan muak dengan parpol karena tidak memberikan manfaat apa-apa, di sisi lain parpol sangat dibutuhkan sebagai penopang demokrasi, terutama dalam proses alih kepemimpinan nasional.

Maka tugas mendesak yang harus dijalankan oleh parpol kedepan selain mengarahkan pemilih agar memberikan suaranya dalam pemilu 2009 juga segera membuktikan kepada rakyat bahwa parpol bisa menjalankan fungsinya sebagai kendaraan yang mampu menyerap dan mengartikulasikan kepentingan rakyat.

Dengan cara apa? Tentu tidak lagi mementingkan diri sendiri, memberikan pendidikan politik, tidak melakukan praktik KKN, calo dan mark up anggaran, ada transparan dan akubtabilitas publik, menjadi sarana yang murah, dan efektif bagi siapapun yang terjun ke politik.

Terpenting lagi adalah menjadikan sarana bagi munculnya kader-kader atau tokoh-tokoh pemimpin bangsa yang bersih, berkualitas dan mempunyai visi kepemimpinan yang mumpuni.

Dengan begitu, kedepan tidak akan ada lagi berita atau skandal bahwa anggota DPR dari partai A, B atau C yang terlibat praktik KKN. Jika ini berjalan, yakinlah bangsa ini akan maju.

Tan Malaka dan Kebangkitan Nasional

Kompas, Senin, 7 Juli 2008

ZULHASRIL NASIR

Ada satu soal yang selalu mengganjal kebanyakan orang apabila membincangkan Tan Malaka, yakni apakah dia seorang nasionalis atau komunis? Jika pertanyaan itu terjawab, sangatlah relevan menghubungkan pemikiran dan sosok Tan Malaka pada hari- hari peringatan Kebangkitan Nasional sekarang ini.

Manusia Tan Malaka adalah contoh pemimpin yang berjuang dan melahirkan gagasan bernas untuk kesejahteraan bangsa tanpa pamrih. Secara sosiologis, Tan Malaka bukanlah seorang komunis, tetapi perantau yang telah dibekali dasar keislaman yang kuat dari alam Minangkabau. Sebagai perantau berpendidikan, ia berpikir dinamis, selalu mempertanyakan dan mencari gagasan baru untuk bangsanya yang sedang dijajah. Mempertanyakan adalah melakukan kritik tentang apa saja di luar logika dan kepatutan, dan karena itu pula Tan Malaka sangat percaya kepada kekuatan dialektika berpikir persoalan kemasyarakatan dapat dipecahkan dengan baik.

Bagi para pelajar Islam di Ranah Minang (Padang Panjang, Bukittinggi, dan Padang) yang gandrung perubahan tahun 1920-an dan masuknya pemikiran modern Islam Muhammad Abduh dan Kemal Ataturk dari Timur Tengah, rasionalitas gagasan Tan Malaka bagai yang ditunggu-tunggu. Pemuda dan pelajar memakainya sebagai upaya menentang penjajahan dan pemikiran kolot. Berpikir maju dan radikal ini bagaimanapun menimbulkan konflik di antara para tokoh pembaru pendidikan sebelumnya dan para pelajar Islam—dan para pakar menyebutnya para pelajar tersebut bagian dari Kiri-Islam dan tentu saja bukanlah berfaham komunis, atau sebagaimana komunisme yang kita persepsikan dewasa ini.

Sebagaimana dikatakan Hassan Hanafi al Yassar al Islam tentang Kiri-Islam, sebenarnya prinsip sosialisme yang ada dalam Al Quran dan Nabi Muhammad telah mengkhotbahkan sejak 12 abad sebelum Marx dilahirkan.

Sambutan luar biasa pelajar Thawalib di Sumatera Barat terhadap Tan Malakaisme tanpa kehadiran sosoknya di sana membuktikan juga adanya benang merah keislaman, keminangkabauan, dan Tan Malaka. Karena itulah Partai Rakyat Indonesia (Pari), Volksfront, Persatuan Perjuangan, adalah bagian sikap perjuangan pemuda di sana.

Ketidaksetujuan Tan Malaka terhadap pemberontakan Silungkang (1927) dan pemberontakan Banten (1926)—yang sesungguhnya adalah gerakan pemuda Kiri-Islam bercampur dengan unsur PKI—menunjukkan Tan Malaka sebenarnya lebih rasional dan bukanlah bagian dari PKI, sebagaimana yang dituduhkan Pemerintah Hindia Belanda.

”Madilog”

Dialektika berpikir itulah yang menjadi landasan berpikir Tan Malaka dalam buku Madilog (Materialisme-Dialektika-Logika). Katanya, logika dan dialektika bergantung pada materialisme, sebaliknya materialisme bersangkut paut dengan dialektika dan logika.

Matter atau benda memiliki sifat bergerak takluk pada hukum gerakan (dialektika) dan hukum berhenti, yakni logika. Dasar berpikir demikianlah yang membuat Tan Malaka berbeda pendapat dengan Stalin. Ia lebih menitikberatkan cara berpikir dalam berjuang. Cara berpikir yang dimaksud adalah dinamika hukum berpikir, suatu yang berubah mengikuti dialektika. Madilog merupakan cara berpikir untuk menjawab persoalan masyarakat tanpa dogma.

Jika Stalin menganggap pan-Islamisme merupakan bentuk kolonialisme, Tan Malaka membantahnya sebagai kekuatan dan ideologi. Menurut Tan Malaka, tidaklah perlu menerjemahkan pan-Islamisme sebagai urusan khalifah di dunia Arab saja, tetapi juga perjuangan kemerdekaan untuk bangsa-bangsa Muslim yang tertindas di mana saja. Bukti praktik cara berpikir itu tampak pula ketika PKI memberontak di Madiun (1948), Tan Malaka dengan Persatuan Perjuangan tetap tidak menjadi bagian dari Muso dan Alimin. Dia dan pasukannya tetap berperang menghadapi agresi Belanda. Maka sangat disayangkan TKR waktu itu kemudian membunuhnya di sebuah desa di Kediri (1949) dan menghilangkan jejaknya dengan sengaja.

Selama 20 tahun berpetualang sebagai orang pelarian dan 10 tahun di Tanah Air, lalu melahirkan gagasan-gagasan brilian, seperti Naar de Republiek Indonesia (1924) yang mendahului Hatta dan Soekarno (Mencapai Indonesia Merdeka, 1930 dan Kearah Indonesia Merdeka, 1932), Madilog, Gerpolek, Merdeka 100%, Dari Penjara ke Penjara, Massa Aksi, Uraian Mendadak, dan puluhan tulisan lainnya, bertumpu pada bagaimana membebaskan bangsanya dari kolonialisme. Tan Malaka tidak hanya bicara, tapi dengan bukti, ia bukanlah pemimpin flamboyan dan gagah di podium, tetapi ia membangun sekolah rakyat di Semarang, Purwokerto, Bandung, Yogyakarta, dan Batavia, selama dua tahun di Jawa sebelum dibuang ke Belanda (1922).

Tan Malaka konsekuen dengan sikapnya yang tidak memercayai politik kompromi (diplomasi) yang dijalankan Hatta dan Syahrir yang hanya menguntungkan Belanda—bagi saya cukup sudah bukti Tan Malaka adalah seorang nasionalis sejati daripada seorang komunis. Kita harus menerimanya bahwa marxisme telah juga dipakai para pejuang yang lain (Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lain-lain) dalam memerdekakan bangsa.

Merdeka 100 persen adalah sikap politik dan ekonomi Tan Malaka yang dapat disarankan menjadi bahan bacaan bagi para pemimpin sekarang ini. Berdaulat sepenuhnya secara politik dan ekonomi, artinya bebas dari intervensi kekuasaan dan kekuatan ekonomi asing sebagaimana yang dinyatakan Persatuan Perjuangan di Purwokerto 5 Januari 1946, 62 tahun lalu.

Rakyat Indonesia jangan terancam kemerdekaan dan kemakmurannya. Barang impor tidak harus menyaingi industri dalam negeri. Kalau perlu dilarang sama sekali. Kekayaan penjajah Belanda yang telah berkuasa selama 350 tahun tidak perlu lagi dihiraukan dengan diplomasi, pemerintah haruslah menyita kekayaan itu bagi kemakmuran rakyat. Karena itulah, untuk mengawasi modal asing, kita harus merdeka 100 persen.

Dalam bidang ekonomi, jelas sekali Persatuan Perjuangan/ Tan Malaka mempertanyakan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu secuil contoh konsep kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi Tan Malaka yang selalu aktual sampai sekarang.

Apakah yang dimaksud dengan ”dikuasai” itu adalah dikelola negara? Kalau begitu, apakah kelak negara akan menerima modal asing memasuki perusahaan yang dikuasai negara? Kalau ya, bagaimana kedudukan modal asing itu terhadap negara?

Sejarah telah membuktikan, era Soekarno tanpa/sedikit modal asing, era Soeharto perekonomian dikuasai ”keluarga” dan kapitalis konco (ersatz capitalism), dan era setelah reformasi ekonomi serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dijual dan dikuasai modal asing. Rakyat di mana? Pikiran-pikiran Tan Malaka tetap masih relevan untuk dirujuk kembali para pemimpin kita.

ZULHASRIL NASIR Guru Besar UI

Hamilton Menang Satu Menit di Inggris

SILVERSTONE – Lewis Hamilton punya beban besar menjelang Grand Prix Inggris. Dia telah menjalani dua lomba buruk di Kanada dan Prancis, membuat berbagai kesalahan dan gagal meraih satu pun poin. Penggemarnya mulai meragukan, media mulai menghujat.

Di Sirkuit Silverstone kemarin, bintang McLaren-Mercedes itu berhasil membalik situasi. Di bawah guyuran hujan, dia mendominasi GP Inggris. Saking dominannya, Hamilton menang lebih dari satu menit di depan Nick Heidfeld, pembalap BMW-Sauber yang finis kedua. Saking dominannya, Hamilton meng-overlap hampir semua pembalap. Hanya Heidfeld dan Rubens Barrichello, pengemudi Honda di urutan ketiga, yang tidak di-overlap pembalap 23 tahun tersebut.

Dengan sukses ini, plus lomba buruk Ferrari, Hamilton pun kembali ke puncak klasemen pembalap. Dari urutan empat, Hamilton kini punya 48 poin, menyamai perolehan pasangan Kuda Jingkrak, Felipe Massa dan Kimi Raikkonen.

Dengan sembilan lomba tersisa, perebutan gelar F1 2008 pun kembali berlangsung supersengit. Apalagi, Robert Kubica (BMW-Sauber) di urutan keempat klasemen hanya tertinggal dua poin. Bahkan, Heidfeld di urutan kelima juga masih punya peluang, karena pembalap Jerman itu hanya tertinggal sepuluh poin.

Hamilton memulai GP Inggris dari posisi keempat. Rekan setimnya, Heikki Kovalainen, merebut pole position. Namun, begitu start di lintasan basah, Hamilton langsung melejit ke urutan dua. Tidak lama kemudian, dia mengambil alih pimpinan lomba. Sejak saat itu, praktis Hamilton tidak terganggu. Hanya sedikit kesalahan (melebar) sempat mengancam lombanya.

Usai lomba, Hamilton mengklaim kemenangan kemarin sebagai yang terbaik dalam karirnya. “Ini salah satu lomba paling berat yang pernah saya lalui. Ketika masih di lintasan, saya berpikir bahwa ini salah satu performa terbaik yang pernah saya tampilkan,” ucapnya.

Kondisi lintasan, lanjut Hamilton, sangatlah buruk. “Saya kesulitan melihat. Setiap melintasi tikungan pertama dan kedua saya harus membersihkan visor helm, lalu membuka dan menutupnya untuk sesaat (agar tidak mengembun, Red),” tuturnya.

Pada momen-momen akhir lomba, Hamilton mengaku merasakan luapan emosi luar biasa. “Saya melihat para penonton mulai berdiri. Saya pun berdoa dan terus berdoa agar mampu finis,” ungkapnya.

Begitu kemenangan diraih, Hamilton mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan penggemar. Sebab, mereka terus memberi support meski dia mengalami masa-masa sulit dalam beberapa pekan terakhir.

“Jujur, pagi ini (kemarin, Red) saya tidak merasa enak hati. Tapi, segalanya langsung membaik begitu sampai di sirkuit dan berbincang dengan keluarga. Saya juga bertemu beberapa anak dan penggemar di pintu masuk, dan mereka semua memberi saya banyak energi,” ceritanya. “Jadi, terima kaish banyak kepada para penggemar. Mereka luar biasa. Tanpa dukungan mereka saya tak mungkin ada di sini,” tambah Hamilton.

Bila Hamilton mulus dan berbahagia, tidak demikian dengan Ferrari. Felipe Massa membuat kesalahan berkali-kali, sehingga hanya mampu finis di urutan ke-13 dan tanpa poin. Raikkonen sempat mengancam Hamilton, tapi lantas membuat keputusan salah saat pit stop perdana. Waktu itu, di saat banyak pembalap lain memasang ban segar, Raikkonen memilih tidak mengganti ban.

Padahal, di tengah lomba hujan turun semakin deras. Yang gambling-nya tepat justru Barrichello. Ketika kebanyakan pesaing pakai ban intermediate (setengah basah), dia memilih ban full wet. Alhasil, di lomba nomor 262 dalam karirnya (rekor F1), Barrichello pun kembali merasakan podium. (aza)

KOMPAS, Minggu, 6 Juli 2008

Arogansi Bush Tetap Lebih Bicara ketimbang Logika

 Musthafa Abd Rahman dan Simon Saragih

 Ali Larijani, penasihat politik pemimpin spiritual Iran, Ali Khameni, seperti dikutip harian Asharq Al Awsat, Jumat (4/6), mengatakan, konflik Iran-Barat, khususnya AS, bisa diatasi dengan menganut prinsip egaliter. Akan tetapi, Presiden AS George W Bush tetap menyatakan opsi serangan militer ke Iran tidak dikesampingkan.

Pada Selasa lalu, Ali Akbar Velayati, penasihat urusan luar negeri Ali Khameni, mengungkapkan, Iran bersedia berunding soal paket kompensasi yang ditawarkan Barat untuk penghentian program nuklir Iran. Namun, ada gerakan oknum yang tidak menginginkan tercapainya kesepakatan apa pun antara Iran dan Barat.

Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran Said Jalili juga mengatakan, titik temu antara usulan Iran dan Barat bisa dijadikan awal baru kerja sama yang saling konstruktif.

Menurut Said, Iran memandang positif paket tawaran kompensasi komprehensif meliputi ekonomi, energi, dan keamanan dengan tujuan menyebarkan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini.

Ketua Komisi Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana, pertengahan Juni lalu, mengunjungi Teheran dan menyampaikan tawaran kompensasi baru dengan imbalan penghentian proses pengayaan uranium pada instalasi nuklir Iran.

Larijani, juga mantan ketua tim perunding Iran dengan Barat soal program nuklir, mengatakan, ”AS bisa mengubah peta kondisi kawasan Timur Tengah jika bersedia mengubah pola pikir yang selama ini keliru.”

”Jalan menuju solusi bukan dengan cara menganut kebijakan main tongkat dan gertak. Cara itu sudah usang. Barat harus memahami benar tentang kawasan ini,” kata Larijani yang diperkirakan akan menjadi pesaing kuat Presiden Ahmadinejad dalam pemilu presiden Iran tahun depan.

Larijani menambahkan, AS bisa menggunakan jalur dialog hakiki, bukan dialog simbolis, untuk mencapai kompromi. ”Pijakan dialog itu harus disepakati, demikian pula tujuan dan butir-butir kesepakatan yang hendak dicapai,” lanjutnya.

Iran tidak ingin terjadi kezaliman di kawasan ini, baik terhadap Iran maupun negara lain. Jika AS dan Barat tetap tidak mengubah kebijakannya, kezaliman terhadap Iran akan terjadi. Namun, hal itu hanya akan merugikan kepentingan dunia, dan Barat di kawasan.

Problemnya, lanjut Larijani, Barat selama ini ingin solusi dan rekonsiliasi yang merugikan kepentingan Iran. ”Hal yang dibutuhkan sekarang adalah semua pihak harus saling menjaga dan memerhatikan kepentingan satu sama lain di kawasan.”

”Jika prinsip itu yang dianut, akan ada manfaat pada semua pihak dan peta kondisi kawasan ini akan berubah menuju stabil,” kata Larijani.

Ia menegaskan lagi, dunia Barat tak akan bisa menyelesaikan masalahnya dengan Iran selama mereka menganut pola konfrontasi. Larijani mengimbau dunia Barat menerima dan mengakui realitas baru di kawasan ini dengan kepemilikan Iran terhadap teknologi dan tenaga nuklir yang bertujuan damai.

Ia melanjutkan, Iran terus bersedia menggelar perundingan dan dialog soal isu nuklirnya. Ia memperingatkan dunia Barat jika tidak memilih jalan perundingan, karena akan mengancam kepentingan semua pihak di kawasan ini.

Berkelit lagi

Namun, apa daya, kekuatan menjadi lebih berbicara ketimbang nurani. Ironisnya, tak ada perlawanan, atau pembelaan, dari negara mana pun terhadap Iran, yang ”lemah”. Rabu (2/7) lalu, di Washington, Presiden AS George Bush mengatakan, ”Opsi militer tetap terbuka atas sengketa mengenai nuklir Iran.”

Bush kembali berkelit. ”Saya selalu mengatakan, diplomasi adalah pilihan pertama. Namun, opsi militer tetap tersedia di meja.” Inilah ucapan dari seorang presiden adidaya yang tidak bertanggung jawab dan memalukan.

Pada saat dunia sedang galau soal pemanasan global, kenaikan harga pangan, dan krisis minyak, AS dan Israel mementingkan ego dan lebih mempertontonkan otot dan kekuasaan.

Dampak dari ucapan pejabat AS dan Israel soal serangan ke Iran telah memanaskan suhu geopolitik. Hal ini kembali menaikkan harga minyak dunia, ke angka di atas 145 dollar AS.

Admiral Mike Mullen, Ketua Staf Gabungan Militer AS, di Washington, Kamis (3/7), menegaskan, ”Kawasan ini adalah kawasan yang paling tidak stabil di dunia. Saya tidak ingin kawasan ini menjadi tak lebih stabil dari sekarang.”

Militer AS sudah cukup berat menghadapi perang di dua front, Irak dan Afganistan. ”Sudah berlangsung tujuh tahun perang di Afganistan dan lima tahun di Irak. Membuka front ketiga akan memberi tekanan lebih berat pada kami,” kata Mullen.

Jika konflik dimulai, Iran masih punya kemampuan mengacau lalu lintas di Selat Hormuz, salah satu lalu lintas utama energi minyak dunia.

Profil militer

Kantor berita Reuters mengutip ”Military Balance 2008” yang dikeluarkan Jane’s Defence Weekly soal kekuatan militer Iran. Disebutkan, Iran memiliki 545.000 tentara. Negara ini memiliki sekitar 1.700 tank, terutama buatan Inggris, Chieftains, dan buatan AS, M-60s, walau sudah tergolong usang. Juga ada tank buatan Uni Soviet merek T-54 dan T-55s, T-59s, T-62s, serta T-72s.

International Institute for Strategic Studies (AS) mengatakan kekuatan persenjataan Iran itu diragukan.

Namun, Iran juga memiliki 640 mobil pengangkut militer yang dipersenjatai. Iran juga memiliki rudal Shahab-3 yang bisa menjangkau wilayah seluas 2.000 kilometer persegi dan mampu mengenai sasaran militer di Israel dan pangkalan militer AS di kawasan.

Iran pun punya rudal Ghadr-1, yang bisa menjangkau sasaran sejauh 1.800 kilometer.

Kekuatan Angkatan Laut Iran juga memiliki 18.000 personel dan tiga kapal selam nuklir buatan Rusia. Kekuatan militer AL Iran ini diragukan karena sudah berusia tua.

Akan tetapi, Iran juga punya sebuah kapal selam baru buatan lokal bernama Jamaran serta 281 pesawat tempur, termasuk F-14 dan MiG 29, Sukhoi seri Su-24s dan seri 25s.

Tak tergantikan

Lebih penting dari itu, Iran punya kemampuan memproduksi minyak. Menurut Sekjen OPEC Abdallah el-Badri, posisi Iran sebagai penghasil 4,2 juta barrel minyak per hari tidak akan tergantikan jika serangan ke negara ini dilakukan. ”Harga minyak sudah pasti akan naik ke angka lebih tinggi lagi,” katanya.

Berdasarkan jajak pendapat terbaru, kini sekitar 90 persen warga AS sudah merasakan beban berat akibat kenaikan harga minyak. Uni Eropa, Australia, India, dan berbagai negara lain sudah dilanda protes karena kenaikan harga minyak. Akankah keadaan dibuat makin buruk dengan serangan ke Iran, hanya karena isu nuklir Iran?

Iran sudah berkali-kali menegaskan, program nuklir semata-mata bertujuan damai, terutama untuk pengadaan energi sehubungan dengan konsumsi minyak domestik yang meningkat.

Rasanya, AS lebih baik memiliki presiden yang lebih waras. Semoga Barack Obama, yang memiliki diplomasi, terpilih, dan semoga era Bush-Cheney (Wapres Dick Cheney) enyah dari muka bumi. Damai itu indah!

Ancang-Ancang Bongkar Mafia Perminyakan di DPR

Rizal Ramli tentang Penangkapan Aktivis dan Hak Angket BBM

Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI) Rizal Ramli terus memadang tajam kepada pemerintah. Bahkan, doktor ekonomi ini harus rela kehilangan posisi komisaris PT Semen Gresik karena sikap kritisnya itu. Bagaimana pandangannya tentang isu-isu politik aktual? Berikut wawancara dengan Candra Kurnia Harinanto dari Jawa Pos.

Bagaimana sikap Anda terhadap penangkapan sejumlah aktivis oleh pemerintah?

Ada upaya sistematis untuk memberikan stigma buruk kepada teman-teman yang memperjuangkan demokrasi. Kalaupun ada yang melakukan kekerasan, silakan ditindak dan diperiksa sesuai hukum yang berlaku. Tapi, jangan berikan stigma kepada orang-orang yang ingin memperjuangkan keadilan. Ini kan pola-pola Orba. Menurut kami, hal itu tidak benar.

Tapi, kondisi lebih kondusif setelah ada penangkapan aktivis?

Memang pemerintah cukup canggih dengan menguber-uber aktivis dan memberikan stigma buruk. Para aktivis sibuk, sementara upaya untuk menyimpangkan tujuan hak angket sedang berlangsung.

Apa indikasi upaya penyimpangan hak angket itu?

Ada partai yang dulu menolak hak angket, sekarang malah pingin jadi ketua (panitia angket). Jadi, ada upaya sistematis membelokkan tujuan hak angket. Kami ingin hak angket itu dilaksanakan dengan baik untuk membenahi sektor migas kita. Sebab, tidak masuk akal, negara yang kaya dengan sumber daya alam justru malah menderita karena masalah migas. Indonesia adalah produsen gas terbesar di Asia Tenggara. Tapi, rakyat kita susah mendapatkan gas. Jadi, memang ada hal-hal yang tidak benar. Dengan hak angket ini, semua bisa terungkap secara transparan.

Apa kemungkinan terburuk jika partai pendukung pemerintah mengintervensi pelaksanaan hak angket?

Tentu saja ada upaya pembelokan tujuan hak angket. Sebab, akan dibuka secara transaparan semua pengelolaan migas di negeri ini. Kita ingin semua mafia yang menarik keuntungan dari impor migas Indonesia dibuka secara transparan. Bagaimana mereka (mafia) bisa hadir di Indonesia dalam suasana masyarakat yang sangat sulit ini. Sebab, mereka menyetorkan sebagian hasil dari kerja mafia itu kepada pusat-pusat kekuasaan. Itu rakyat harus tahu.

Siapa sebenarnya para mafia tersebut?

Ya, nanti kalau panitia angket memanggil, kami siap membongkar secara terbuka praktik-praktik mafia perminyakan. Siapa mafianya, siapa pendukungnya, dan sebagainya.

Bagaimana kalau nanti Fraksi Partai Golkar justru terpilih menduduki ketua panitia angket?

Saya kira, kalau kita semua mengawal, termasuk media, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Saya ingat pada awal pengajuan hak angket, semua pihak pesimistis bisa berhasil. Tapi, ketika media mengumumkan partai-partai yang menolak hak angket, akhirnya gol juga. Saya percaya kalau teman-teman di DPR ditantang hati nuraninya, minimal untuk kebaikan rakyat ini, mereka akan bersikap lebih baik. (roy)

Ancang-Ancang Bongkar Mafia Perminyakan di DPR

Rizal Ramli tentang Penangkapan Aktivis dan Hak Angket BBM

Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI) Rizal Ramli terus memadang tajam kepada pemerintah. Bahkan, doktor ekonomi ini harus rela kehilangan posisi komisaris PT Semen Gresik karena sikap kritisnya itu. Bagaimana pandangannya tentang isu-isu politik aktual? Berikut wawancara dengan Candra Kurnia Harinanto dari Jawa Pos.

Bagaimana sikap Anda terhadap penangkapan sejumlah aktivis oleh pemerintah?

Ada upaya sistematis untuk memberikan stigma buruk kepada teman-teman yang memperjuangkan demokrasi. Kalaupun ada yang melakukan kekerasan, silakan ditindak dan diperiksa sesuai hukum yang berlaku. Tapi, jangan berikan stigma kepada orang-orang yang ingin memperjuangkan keadilan. Ini kan pola-pola Orba. Menurut kami, hal itu tidak benar.

Tapi, kondisi lebih kondusif setelah ada penangkapan aktivis?

Memang pemerintah cukup canggih dengan menguber-uber aktivis dan memberikan stigma buruk. Para aktivis sibuk, sementara upaya untuk menyimpangkan tujuan hak angket sedang berlangsung.

Apa indikasi upaya penyimpangan hak angket itu?

Ada partai yang dulu menolak hak angket, sekarang malah pingin jadi ketua (panitia angket). Jadi, ada upaya sistematis membelokkan tujuan hak angket. Kami ingin hak angket itu dilaksanakan dengan baik untuk membenahi sektor migas kita. Sebab, tidak masuk akal, negara yang kaya dengan sumber daya alam justru malah menderita karena masalah migas. Indonesia adalah produsen gas terbesar di Asia Tenggara. Tapi, rakyat kita susah mendapatkan gas. Jadi, memang ada hal-hal yang tidak benar. Dengan hak angket ini, semua bisa terungkap secara transparan.

Apa kemungkinan terburuk jika partai pendukung pemerintah mengintervensi pelaksanaan hak angket?

Tentu saja ada upaya pembelokan tujuan hak angket. Sebab, akan dibuka secara transaparan semua pengelolaan migas di negeri ini. Kita ingin semua mafia yang menarik keuntungan dari impor migas Indonesia dibuka secara transparan. Bagaimana mereka (mafia) bisa hadir di Indonesia dalam suasana masyarakat yang sangat sulit ini. Sebab, mereka menyetorkan sebagian hasil dari kerja mafia itu kepada pusat-pusat kekuasaan. Itu rakyat harus tahu.

Siapa sebenarnya para mafia tersebut?

Ya, nanti kalau panitia angket memanggil, kami siap membongkar secara terbuka praktik-praktik mafia perminyakan. Siapa mafianya, siapa pendukungnya, dan sebagainya.

Bagaimana kalau nanti Fraksi Partai Golkar justru terpilih menduduki ketua panitia angket?

Saya kira, kalau kita semua mengawal, termasuk media, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Saya ingat pada awal pengajuan hak angket, semua pihak pesimistis bisa berhasil. Tapi, ketika media mengumumkan partai-partai yang menolak hak angket, akhirnya gol juga. Saya percaya kalau teman-teman di DPR ditantang hati nuraninya, minimal untuk kebaikan rakyat ini, mereka akan bersikap lebih baik. (roy)